Senada dengan itu, Hakim MKMK juga tidak menjatuhkan pelanggaran etik kepada Saldi Isra. Hampir mirip kasusnya dengan Arief, Saldi dilaporkan dengan tudingan melanggar etik karena diyakini memiliki afilisasi dengan PDI Perjuangan.

Sebabnya pun sama dengan Arief Hidayat. Tudingan itu berkaitan dengan dissenting opinion yang disampaikan Saldi Isra terkait putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Namun berdasarkan pendalaman MKMK yang diketuai oleh I Dewa Gede Palguna dan beranggotakan Ridwan Mansyur dan Yuliandri menyatakan tudingan pelapor tidak terbukti. Sehingga tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Saldi.

"Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari hakim terlapor dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” kata Palguna.

"Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dugaan hakim terlapor berafiliasi dengan salah satu parpol peserta pemilu PDIP," imbuh Palguna menandasi.

Sebagai informasi, terhadap dugaan pelanggaran etik dilakukan Saldi Isra dilaporkan oleh perseorangan yang tergabung dalam Sahabat Konstitusi (Amicus Constituere).

Sementara itu, Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali dilaporkan oleh masyarakat bernama Zico Leonardo terkait dugaan pelanggaran etik sebab melangsungkan jumpa pers soal pencopotan dirinya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada November 2023 yang lalu.

Laporan Zico yang kemudian diproses oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang akhirnya memutuskan, bahwa tindakan jumpa pers tersebut adalah bagian dari pelanggaran etik hakim konstitusi.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan 2 Sapta Karsa Hutama," kata I Ketua MKMK Dewa Gede Palguna  saat sidang putusan MKMK terhadap laporan terkait, Kamis (28/3/2024).

Akibat dari putusan tersebut, MKMK menjatuhkan hukuman terhadap hakim konstitusi Anwar Usman berupa sanksi teguran.

"Menjatuhkan saksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor," kata Palguna.

Diketahui, Anwar Usman sebelumnya dijatuhkan sanksi pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan MK yang saat itu diketuai oleh Jimlu Asshiddiqie. Kala itu, Anwar dihukum dengan sanksi pencopotan jabatan sebagai ketua MK oleh karena putusan kontroversial bernomor 90/PUU-XXI/2023.

Sebagai indormasi, isi dari putusan itu adalah soal dibolehkannya seseorang yang belum berusia 40 tahun menjadi  calon presiden dan/atau wakil presiden asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. 

Atas putusan tersebut, Anwar Usman digantikan posisinya oleh hakim konstitusi Suhartoyo dan disanksi tidak boleh terlibat dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden.