Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 28 Mar 2024, 11:39 WIB | Short link: https://www.sumutkota.com/liputan6/news/read/5561448/lagi-mkmk-vonis-anwar-usman-melanggar-kode-etik-dan-dihukum-sanksi-teguran.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali dilaporkan oleh masyarakat bernama Zico Leonardo, terkait dugaan pelanggaran etik sebab melangsungkan jumpa pers soal pencopotan dirinya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada November 2023 yang lalu.

Laporan Zico yang kemudian diproses oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang akhirnya memutuskan, bahwa tindakan jumpa pers tersebut adalah bagian dari pelanggaran etik hakim konstitusi.

BACA JUGA: Terungkap, Anwar Usman Masih Gunakan Fasilitas Jabatan Ketua MK

BACA JUGA: Top 3 News: Pengakuan Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama

Baca Juga

• Beda Nasib dengan Anwar Usman, Hakim MK Arsul Sani Boleh Sidangkan Sengketa Pileg untuk PPP
• MK Pastikan Hakim Anwar Usman Ikut Bersidang Sengketa Pileg, Kecuali untuk PSI
• MK Tidak Temukan Bukti Jokowi Cawe-Cawe dalam Pencalonan Gibran

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan 2 Sapta Karsa Hutama," kata I Ketua MKMK Dewa Gede Palguna  saat sidang putusan MKMK terhadap laporan terkait, Kamis (28/3/2024).

Akibat dari putusan tersebut, MKMK menjatuhkan hukuman terhadap hakim konstitusi Anwar Usman berupa sanksi teguran.

"Menjatuhkan saksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor," kata Palguna.

Diketahui sebelumnya, Anwar Usman sebelumnya dijatuhkan sanksi pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan MK yang saat itu diketuai oleh Jimlu Ashydique. Kala itu, Anwar dihukum dengan sanksi pencopotan jabatan sebagai ketua MK oleh karena putusan kontroversial bernomor 90/PUU-XXI/2023.

Sebagai indormasi, isi dari putusan itu adalah soal dibolehkannya seseorang yang belum berusia 40 tahun menjadi  calon presiden dan/atau wakil presiden asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. 

Atas putusan tersebut, Anwar Usman digantikan posisinya oleh hakim konstitusi Suhartoyo dan disanksi tidak boleh terlibat dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden.