Apalagi, kata Amir, PPP tidak pernah membahas rencana hak angket sama sekali di DPR.

"Kita memang di internal PPP tidak pernah membahas persoalan hak angket," kata Amir.

Amir menyebut alasan tidak membahas hak angket lantaran pihaknya masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.

"Karena memang dengan posisi yang agak riskan, dari awal kami tahu posisi kami dengan 4,0 sampai 4,05 sehingga memang seluruh kader kita fokuskan untuk menjaga perolehan suara. Kami juga di DPP dan di fraksi kami juga minta untuk teman-teman mengawal dari daerah," kata dia.

Sejauh ini, lanjutnya, lobi-lobi soal hak angket baru sebatas obrolan ringan informal saja.

"Kalau lobi-lobi non formal saya kira kalau kita ketemu selalu cerita itu," pungkas Amir.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, tak pernah ada arahan atau instruksi dari fraksi PDIP dan juga dirinya terkait pengguliran hak angket di DPR.

"Enggak ada instruksi, enggak ada," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (28/3/2024).

Puan juga mengaku belum ada arahan ataupun perintah dari Ketum Megawati Soekarnoputri terkait hak angket. Menurutnya, Mega juga menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.

"Masih menunggu perkembangan," kata dia.

Menurut Puan, meski hak angket adalah hak anggota, namun pihaknya masih ingin melihat dinamika di lapangan apakah hak anget benar berguna.

"Kalau kemudian itu memang bisa berguna baik ya bisa saja, tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya, apakah kemudian itu kan perlu hal yang memang di lapangannya itu perlu ada dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi ada dukungan dari dukungan politik yang memang nanti akan berguna bagi masyarakat," beber Puan.