Pemerintah, kata Huda, memang telah berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru. Salah satunya dengan program satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun upaya ini relatif berjalan lamban di mana hampir empat tahun berjalan program tersebut belum juga tuntas.

“Pengangkatan satu juta guru menjadi PPPK sebenarnya merupakan langkah darurat sebagai solusi persoalan kesejahteraan guru yang belasan tahun tak kunjung tuntas, namun faktanya solusi darurat ini juga tidak berjalan optimal karena hingga saat ini masih ratusan ribu guru yang belum diangkat menjadi PPPK,” katanya.

Lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L), lanjut Huda, menjadi kendala utama penuntasan program satu juta guru honorer menjadi PPPK. Lemahnya koordinasi ini menjadi kendala baik pada proses penentuan formasi, pendaftaran, seleksi, kelulusan, pengangkatan, hingga penempatan guru honorer menjadi PPPK.

“Maka wajar jika saat meskipun ada klaim sebanyak 740.000 guru honorer telah lulus seleksi PPPK dari Kemendikbud Ristek namun tidak semua dari mereka mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan dari Kemenpan RB,” katanya.

Politikus PKB ini berharap agar semua stakeholder pendidikan menjadikan persoalan kesejahteraan guru menjadi concern bersama. Menurutnya kesejahteraan guru menjadi kunci utama perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh.

“Selama ini perbaikan sistem pendidikan kita terkesan parsial dan jalan di tempat karena persoalan utamanya yakni kesejahteraan guru tidak jadi prioritas utama. Dalam pandangan kami perubahan kurikulum, perbaikan sarana prasarana sekolah, hingga pergantian seragam siswa tidak akan banyak berarti jika guru tidak disejahterakan,” pungkasnya.