Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang secara terang-terangan meminta 5 kursi menteri jika pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden RI.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Billy David Nerotumilena, menilai pernyataan Airlangga menunjukkan bagaimana politik transaksional di Kubu Prabowo-Gibran berlangsung.

"Tentang keputusan terkait Golkar proporsi kursi menteri ini perlu menjadi perhatian kita semua bagaimana politik transaksional ini dilakukan jauh-jauh hari," kata Billy dalam keterangannya, dikutip Senin (18/3/2024).

Padahal, kata Billy hasil Pilpres 2024 belum diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi. Sehingga, menurut Billy meminta jatah kursi menteri secara terang-terangan oleh Airlangga bukan lah tindakan yang patut dilakukan.

"Saya rasa tidak patut dilakukan kita harus menunggu sampai hasil pemilu diumumkan KPU dan langkah konstitusional lainnya juga patut kita tunggu," jelas Billy.

Lebih lanjut, Billy menyoroti Airlangga yang akhir-akhir ini dia anggap malah kerap terlibat dengan isu kontroversial serupa. Hal ini, ujarnya patut menjadi perhatian publik.

"Kita lihat akhir-akhir ini Pak Airlangga juga banyak terjebak dalam isu-isu kontroversial, selain makan siang gratis kemudian komentar beliau kursi menteri diambil Partai Golkar," ucap Airlangga.

Seharusnya, kata Billy iklim demokrasi mesti dijaga. Terlebih, kata dia jelang pengumuman hasil Pemilu yang bakal dilakukan KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu.

"Timnas AMIN tetap berkomitmen menjaga iklim demokrasi agar proses demokrasi berjalan bagaimana mestinya. Kita menunggu sampai hasil KPU diumumkan," tutur dia.

Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai aspirasi seperti yang disampaikan Partai Golkar itu sangat wajar.

Sebab, saat Partai Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo juga meminta agar Demokrat dapat bersama-sama juga di pemerintahan selanjutnya.

"Kabinet kan hak prerogatif Pak Presiden yang terpilih, yaitu Pak Prabowo. Kami percayalah beliau tentu ingin yang terbaik. Tapi ya kalau namanya partai koalisi, kalau ada aspirasi, ya wajar saja," kata Herzaky, saat dikonfirmasi, Minggu (17/3/2024).

"Karena kan Pak Prabowo juga menyampaikan ke kami, misalnya Partai Demokrat, ketika kami bersama dulu, beliau meminta kami untuk terus bersama-sama. Bukan hanya mendaftar, tapi juga ketika berjuang untuk bisa mendapatkan kemenangan, memenangkan Pak Prabowo," sambung dia.

Hal itu terekam saat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didapuk sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kalau Demokrat, tentu kami mendukung saja. Pada waktunya nanti tentu kami akan mendapatkan kepercayaan dari Pak Prabowo. Atau Pak Prabowo minta masukan ke Ketum kami Mas AHY, misalnya, terkait dengan masalah menteri-menteri, baik nama, baik ini, ya tentu pada saatnya kami akan sampaikan masukan ketika diminta oleh Pak Prabowo," ujar Herzaky.

Kendati demikian, Herzaky menegaskan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat ini tengah fokus mengawal penghitungan suara pemilu 2024.

"Kami saat ini masih fokus untuk mengawal perhitungan suara. Setelah perhitungan suara ya barulah kita berbicara hal lain-lain," imbuh Herzaky.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka